Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Undang - Undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja

Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di dalam situasi Pandemi saat ini. Sejak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dinyatakan sebagai bencana nasional, pemerintah menerapkan banyak kebijakan baru agar untuk mendukung jalannya pelayanan masyarakat dengan meminimalisir resiko penyebaran Covid-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut juga bertujuan untuk menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan administrasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Saat ini kita disini akan membahas tentang Undang-undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja.   

Saat ini UU Cipta Kerja mengubah, menetapkan baru, menghapus beberapa ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang perumahan dan kawasan permukiman, undang-undan tentang rumah susun, undang-undang jasa konstruksi, dan undang-undang tentang sumber daya air. 

Undang - Undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja

Undang - Undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja

 

Keempat undang-undang ini adalah paket yang masuk dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. UU Cipta Kerja mengatur bahwa perubahan terhadap paket undang-undang dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dan kemudahan persyaratan investasi. 

Pertama, UU Cipta Kerja mengubah ketentuan mengenai syarat teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis yang ada dalam ketentuan sebelumnya menjadi berdasarkan standar. Hasil perencanaan dan perancangan rumah. Di dalam peraturan pemerintah, standar tersebut dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian yang tidak akan dibahas di sini. 

Namun, dalam penjelasan umum peraturan pemerintah, dijelaskan bahwa ‘standar’ tersebut dilakukan melalui penyesuaian nomenklatur, yaitu sebagai berikut  nomenklatur izin dalam mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan gedung (PBG) dan perubahan nomenklatur persyaratan menjadi standar. Apa yang sebelumnya disebut sebagai syarat, misalnya syarat administratif, syarat teknis dll sekarang diubah menjadi ‘standar’. Dengan kata lain, esensinya sama dengan aturan sebelumnya, selain mengenai perubahan nomenklatur. Namun, penghapusan ‘syarat ‘ tersebut dan diganti menjadi ‘standar’ dapat menimbulkan kebingungan. 

Syarat administratif sama sekali hilang di dalam aturan. Apa betul dengan demikian tidak ada syarat administratif sama sekali seperti hak atas tanah, pemilik tanah, dll? Rasanya tidak mungkin. Dimana pengaturan syarat administratif jika begitu? Ini tampaknya akan diatur ketika pengajuan permohonan secara daring melalui sistem informasi manajemen bangunan gedung.

untuk saran dan masukan dipersihlahkan mengisi kolom komentar di bawah 

sumber : HukumProperty.com


Posting Komentar untuk "Undang - Undang Perumahan dan Permukiman Pasca UU Cipta Kerja"