Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

9 Surat Izin Perumahan untuk Bisnis Properti

Bisnis properti adalah bisnis legalitas. Karena untuk membuat produk properti perumahan, diperlukan terlebih dahulu surat izin perumahan untuk bisnis properti. Bila memang tidak didahului dengan surat izin perumahan, bisa saja mengalami permasalahan hukum di kemudian hari. 

surat izin perumahan
Sumber:tribunnews.com

 

Tentu, developer tidak mau mengalami masalah hukum karena tidak memikirkan persoalan izin perumahan. Pembeli rumah pun bisa mengalami kerugian akibat masalah hukum di kemudian hari.

Berikut beberapa surat izin perumahan yang penting diurus dan dimiliki untuk kebutuhan bisnis properti yang dilansir 99.com, yang dipublis September 2021.

1. Izin Lingkungan Setempat

Surat izin lingkungan setempat bisa memiliki tujuan sosial agar nantinya, pemilik rumah atau developer dianggap sebagai bagian dari masyarakat sekitar.

Memang, membuat surat izin lingkungan setempat sudah dianggap syarat wajib yang harus terpenuhi sebelum membangun perumahan. Seperti yang dilansir Asriman, perizinan lingkungan setempat mencakup: surat Izin Warga; surat Izin Kepala Desa, surat Izin Camat.

Membuat surat izin lingkungan setempat cukup dengan format biasa, tidak ada format khusus. Pada dasarnya surat izin lingkungan setempat bisa didapatkan dengan silaturahmi dengan tetangga sekitar. Namun agar memiliki kekuatan hukum, bisa dilakukan secara tertulis.

2. Keterangan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

Surat izin perumahan membutuhkan surat RUTR atau disebut Rencana Umum Tata Ruang. Membuat surat RUTR memiliki beberapa cakupan yakni RUTR skala kabupaten, kota,  provinsi bahkan bisa nasional.

Ketentuan dalam rencana ruang terdiri dari:

  • Rencana struktur ruang
  • Rencana pola ruang


RUTR dalam praktiknya memang memiliki hubungan dengan surat lain yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (Rt/Rw) di dalam daerah.

3. Izin Pemanfaatan Lahan atau Izin Peringanan Lahan

Salah satu surat izin perumahan yang lainnya yakni surat izin pemanfaatan lahan. Disebut juga surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Konon, surat izin ini untuk kepentingan membuat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun izin usaha.

Namun terkait IMB dan berlakunya, bisa dibahas di poin akhir.

Kalau lahan dibangun sesuai fungsinya, tentu akan mendapatkan surat Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah.

4. Izin Prinsip

Dalam membuat surat Izin Prinsip, perlu melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga yang menerbitkan surat Izin Prinsip.

Sebagai aturan untuk investor, termasuk dalam hal pihak yang membangun perumahan, mengharuskan memiliki surat Izin Prinsip sebagai bagian dari kesuksesan bisnis properti.

Beberapa jenis surat Izin Prinsip:

  • Izin Prinsip
  • Izin Prinsip Perluasan
  • Izin Prinsip Perubahan, dan
  • Izin Prinsip Merger


Sebagai pengembang harus memenuhi beberapa jenis surat Izin Prinsip, sesuai kebutuhan bisnis properti yang dibangun.

5. Izin Lokasi

Proses pembuatan Izin Lokasi dilakukan ketika perusahaan perumahan sudah memperoleh Nomer Induk Berusaha (NIB). Tentunya, surat Izin Lokasi diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kegunaan melakukan Izin Lokasi bisa juga untuk kebutuhan izin pemindahan hak dan juga izin pemanfaatan tanah untuk kebutuhan usaha dan juga kegiatan lainnya yang diperlukan.

6. Izin dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau Amdal

Surat Amdal atau kepanjangan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH). Tujuan dengan izin ini, apakah perumahannya memang ramah lingkungan, tidak berdampak buruk pada lingkungan. Bila memang tidak ada hal yang buruk, maka izin untuk pengembang perumahan akan dikeluarkan.

Sebelum mendapatkan surat izin Amdal, harus terlebih dahulu membuat Dokumen Lingkungan Hidup (DLH). Nantinya, pihak pemeriksa akan mengevaluasi dokumen ini.

7. Izin Dampak Lalu Lintas

Perusahaan perumahan membuat dokumen Andalin atau disebut Analisis Dampak Lalu Lintas. Dalam dokumen ini, menjelaskan perencanaan pengaturan lalu-lintas akibat pembangunan usaha perumahan yang didirikan.

8. Pengesahan Site Plan

Proyek perumahan yang sampai dari 50 hektar perlu membuat surat izin Pengesahan Site Plan. Tentunya, surat ini berisikan tentang pengaturan ukuran luas yang harus sesuai dengan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi.

Surat izin Pengesahan Site Plan akan dikeluarkan atau diberikan oleh dinas pemerintahan terkait.

9. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 16/2021 Turunan UU Cipta Kerja yang telah diteken Presiden Jokowi, maka membuat IMB sudah tidak berlaku. Namun bukan menghilangkan perizinan melainkan digantikan dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Artinya, anda tetap mengajukan surat izin untuk membangun bisnis perumahan namun dengan pengganti PBG.

Posting Komentar untuk "9 Surat Izin Perumahan untuk Bisnis Properti"